Kegiatan Harian Apel Pagi Selasa Tgl. 25 Juli 2018

PPS Bungus, 25-07-2018. Apel pagi dilaksanakan dihalaman Kantor PPS Bungus,  pemimpin apel Kasubag Umum (Bayu Eko Wibowo) . Jumlah pegawai PPS Bungus (PNS dan TKK) 79 orang, yang hadir apel pagi 65 orang, diperbantukan ke Simelue 2 orang, tidak apel 12 orang dengan rincian : Bagian Tata Usaha 8 orang (DL 1 orang, Cuti Tahunan 1 orang, Dinas Sore Satpam 3 orang,Dinas malam Satpam       3 orang), Bidang Tata Kelola dan Pelayanan Usaha 2 orang (Dinas Luar/Dalam 1 orang, Cuti Tahunan 1 orang), Bidang Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran 2 orang (Dinas Luar/Dalam 1 orang, Cuti Tahunan 1 orang).  Pemimpin apel dalam amanatnya menyampaikan bahwa pagi ini ada pelantikan RT / RW Sekelurahan Bungus Barat di ruang rapat PPS Bungus yang dihadiri oleh Wali Kota Padang , diinstruksikan  kepada petugas Keamanan dan Kebersihan untuk stand by di kantor. Hasil Rapat FGD dengan Loka BRKP Bungus bahwa diperairan Pesisir Selatan terdapat Situs Ship Wreck "MV Boelongan Nederland" diharapkan kerjasama Syahbandar Pelabuhan Perikanan dengan Nelayan untuk menjaga dan memantau kondisi kawasan tersebut. Dan pihak BRKP untuk segera dapat menentukan titik kordinat keberadaan kapal tersebut. Dari Kabag TU menambahkan bahwa dengan adanya pelantikan RT/ RW diruang rapat PPS Bungus oleh Walikota Padang, walaupun bukan kegiatan pelabuhan namun karena acara ini dilaksanakan diruang rapat PPS Bungus, maka kita juga bertanggung jawab untuk menyiapkan sesuatunya untuk kelancaran kegiatan dimaksud. Kemudian berdasarkan hasil Sosialisasi Penggunaan Frekuensi Radio di Bukit Tinggi tanggal 24 Juli 2018, pengguna frekuensi radio harus didaftarkan dan tidak bisa menggunakan sesuka hati karena ada wilayah-wilayah yang harus bebas frekuensi, sebagai contoh wilayah area penerbangan dan alat transport lainnya. Dan apabila melanggar maka ada hukuman pidana bagi pemakai frekuensi ilegal sampai dengan 6 tahun penjara serta  denda  Rp 600 juta.  Oleh karena itu semua penggunaan frekuensi radio baik dipelabuhan, Nelayan dan Masyarakat umum harus sudah terdaftar.