-


(PPS Bungus 9 Oktober 2018) Pemberlakuan Undang-Undang No: 31/2004 jo UU No: 45/2009 pasal 37 "Setiap Kapal Perikanan Indonesia diberi tanda pengenal kapal perikana berupa tanda selar, tanda daerah penangkapan, tanda alur penangkapan ikan dan/atau tanda alat penangkap ikan" Melalui Sosialisasi Pelaksanaan Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan  yang berpangkalan di PPS Bungus, dibuka secara resmi oleh Plt. Kepala Pelabuhan (Bpk.  WowoTribawa) dihadiri oleh pemilik/pengurus kapal perikanan yang berada di kawasan PPS Bungus, Kota Padang dan sekitarnya serta Kabid dan Kasi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran dan Kabbag. TU sebagai moderator.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

"Balada Anak Nelayan" Cerita Bersambung Part 2

-
Gambar
  Petualangan Dimulai.. Siang Itu dibawah terik matahari udara pantai berhembus sepoi-sepoi terasa lembut dan nyaman dikulit….ditepi pantai dibawah pohon yang berdaun rindang, Bahar terduduk sambil tangan kecilnya mengaduk aduk pasir pantai yang ada dihadapannya…tak sadar ia telah duduk hampir satu jam lamanya di sana, ia masih asik memainkan sebatang kayu untuk mengoret oret pasir, entah apa yang dipikirkannya…. Bahar adalah anak tunggal dari orang tuannya yang bekerja sebagai nelayan, ia seorang anak kecil yang belajar bermimpi untuk membangun kampung dan keluargannya. Bahar mempunyai seorang sahabat bernama Saha, mereka bersama tinggal di kampung nelayan yang cukup jauh dari kota… Masih memainkan tangan kecilnya di atas pasir. bahar mengingat kembali kejadian semalam Diurut, …. Diurut.. dan diingat serta dibayangkan kejadian apa yang dialaminya bersama keluarganya ….. tidak terasa air matanya berlinang memikirkan orang tuanya yang pasti merasa sedih dengan kehilangan satu-satu...
Baca selengkapnya

SEJARAH PPS BUNGUS

-
Gambar
SEJARAH PPS BUNGUS Tahun dibangun : 1981 Sejarah PPS Bungus diawali dari Proyek Pembangunan dan Pengembangan Perikanan Sumatera atau lebih dikenal dengan nama “Sumatera Fisheries Development Project” (SFDP) yang dimulai sejak tahun 1981 dan selesai tahun 1989 dengan sumber dana berasal dari pinjaman Bank Pembangunan Asia (ADB Loan 474-INO) sebesar US$ 9,3 Juta dan dana pendamping setiap Tahun Anggaran dari APBN. Pada periode ini SFDP telah berhasil membebaskan tanah seluas 14 Ha dan membangun beberapa fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang. Periode berikutnya, kegiatan SFDP berakhir dan dilanjutkan oleh UPT Direktorat Jenderal Perikanan yang disebut dengan Pelabuhan Perikanan Nusantara Bungus berdasarkan SK. Mentan Nomor : 558/Kpts/OT.210/8/90 tanggal 4 Agustus 1990 (Vide Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara Nomor : B.590/I/90 tanggal 2 Juli 1990) dengan status eselon III/b. Perkembangan selanjutnya terhitung mulai tanggal 1 Mei ...
Baca selengkapnya

Rapat Forum Komunikasi Pelayanan Publik di PPS Bungus

-
Gambar
PPS Bungus - (26 Juni 2018)     Bertempat di ruang Kabag Tata Usaha, hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 dilakasanakan Rapat Koordinasi persiapan forum komunikasi Pelayanan Publik yang dipimpin oleh Plt. Kepala Pelabuhan (Wowo Tribawa), hadir dalam kegiatan ini   Kabag Tata Usaha, Kabid Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran, Kasi Operasional Pelabuhan, Kasi Kesyahbandaran, dan Kasi Pelayanan Usaha serta seluruh staf   yang terkait dibidang pelayanan masyarakat.   Hal yang dibicarakan dan dibahas   dalam rapat selama dua jam lebih itu adalah : mengevaluasi Standar Pelayanan Publik dimasing masing bidang, melakukan Survey Kepuasan Masyarakat pada Semester satu, dan menyusun Kebijakan Pelayanan Publik lainnya di PPS Bungus.
Baca selengkapnya